hukum perdata barat adalah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. hukum perdata barat adalah

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri untuk mengatur akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. hukum Hukum Perdata Barat seringkali bertegangan bahkan bertentang dengan prinsip kebenaran berdasarkan hukum Islam. Lebih lanjut Isnaeni menyampaikan bukti lain adalah. Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perdata Barat 20 B. Ulasan Lengkap. Bahwa konversi. Halaman. PEMBUAT UNDANG UNDANG INI JUGA MEMASUKAN HUKUM BELANDA(. Perkakas. Manusia (natuurlijke persoon) Subyek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang. Tanah yang diatur menurut hukum perdata barat itu ada beberapa macam hak, antara lain: 1. b. 03/05/2018. Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa,. HUKUM PERDATA] HUKUM. Persekutuan Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) a. sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. D. 3 Penyelesaian Hukum Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum 2. 1. 2 Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik Sebagai Pemegang Hak Terakhir Apbila a Jual Beli Hak Atas Tanah Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan penelusuran kami, hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, dan hak gebruik merupakan jenis. Pengertian hukum perdata internasional sangatlah luas. Hukum wris islam ini diatur dalam instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI) 3. Menurut Abdul Gani Abdullah dalam Dalam Sepuluh Tahun Undang-Undang Peradilan Agama (hal. Hukum perdata umumnya dikenal sebagai salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan juga kewajiban setiap individu. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana. D. Sosialisasi Hukum Waris Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. 52), asas pilihan hukum ini berguna untuk menghindarkan dari ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan dalam menentukan hukum dan untuk tidak bergantung pada agama masing-masing. Sebagian materi B. 2. Tahun 1997, LN No. Aturan harta warisan menurut hukum perdata. adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tutup saran Cari Cari. Tujuan dan Fungsi Konversi. Dalam melakukan jual beli tanah menurut hukum perdata barat, pihak yang menjual tanah harus memiliki sertifikat hak milik yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang. TESTAMENTER (PEWARISAN BERDASARKAN WASIAT. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Surat wasiat tersebut harus memenuhi 6 asas utama dalam hukum waris perdata. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hukum waris yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. . Makalah Hukum Benda. COM, BANDA ACEH - PT Pembangunan Aceh (Pema) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan penandatanganan nota kesepakatan dalam. Benda (zaak) dalam arti yuridis (Pasal 499 KUH Perdata) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. DIASPORA DI BARAT (Perspektif Hukum Perdata Internasional) Sri Wahyuni FASILITAS GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS 349-366 (DISSABILITAS) MENURUT UU No. Dalam pembuatan wasiat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan yaitu: a. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 4. co. Tinjauan umum mengenai Hukum Internasional 1. Ulasan Lengkap. Sebelum memahami. “Zakelijke rechten” adalah hak atas benda yang bersifat “zakelijk”, artinya berlaku terhadap tiap orang, jadi merupakan hak mutlakabsolut. Secara luas, yang dimaksud dengan badan hukum yang. 1 Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang pengertian hukum perdata dalam arti luas dan sempit. di Indonesia adalah hukum perdata barat( Belanda) yang pada walnya berakar pada KUHPerdata atau di kenal B. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:. Gustav Radbruch dari Jerman yang terkemuka. Cara Menghitung Warisan Hukum Perdata. Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut “Waris Barat”), dan berlaku untuk golongan keturunan Tionghua dan Timur Asing. ). 6 Asas Utama Hukum Waris Perdata. Lihat selengkapnyakitab ini adalah turunan kitab hukum perdata perancis yaitu code napoleon dengan perubahan yang dirasa perlu. Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2. Hukum perdata yang berlaku di. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPer. Related Papers. Dasar Hukum Kewarisan Barat. SILABI HUKUM PERDATA. Hukum Adat di Dalam Hukum Positif di Indonesia. 59) menjelaskan bahwa hukum tanah barat bersumber pada KUH Perdata. Makmun: Perbandingan Hukum antara Hukum Barat dan Hukum Islam AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 02, Desember 2013 185 Sumber hukum pada hakekatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber formal. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. PENDAHULUAN HUKUM WARIS PERDATA Hukum kewarisan perdata barat yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. UUPA adalah undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok agraria di Indonesia,. id Change Language Ubah Bahasa. See full list on news. 109karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 6 Ibid, hal 20 . Pentingnya hukum kewarisan ini, disebabkan. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan. ter haar bzn hk waris adalah aturan- aturan hukum menegnai cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berujud maupun yang. Hukum Perdata merupakan salah satu instrumen hukum di indonesia, berikut penjelesan mengenai hukum perdata dan pasal yang ada di dalam nya. Hukum Barat di Indonesia terutama terlihat dalam bidang hukum perdata dan pidana. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda ‘Burgerlijk Recht’. Dalam pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Investasi Sekarang. Penundukan anggapan yaitu diri tidak disengaja terhadap hukum perdata barat misalnya dalam hal orang indonesia asli. 10 Ini berartiKUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon Tahun 1811 – 1838,. Penerbit Djambatan. Pertama, sebelum merdeka, di Indonesia berlaku hukum bangsa penjajah yang awalnya hukum tersebut hanya diberlakukan oleh orang-orang Eropa yang ada di. Hukum perdataa adalah peraturan yang mengatur hubungan anaar subjek hukum dalam masyarakat. W. Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. dari kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum. Hukuman perdata merupakan sanksi yang diberikan dalam konteks perdata yaitu sengketa. S. Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk. Dalam dunia hukum. Sistem Hukum Benda System pengaturan hukum benda adalah system tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang. S. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala. W. sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum d Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) munakahat; mengaturHukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perorangan. W. Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesi, tahun, 1848. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Bersumber pada hukum perdata barat khususnya yang diatur dalam KUH Perdata yang sebagian besar dimuat pada buku II, III dan IV. “Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoensia sekarang adalah sebenarnya hukum yang diatur dalam Buku III dari KUH Perdata Lama yang tidak lagi digunakan di negera Belanda. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris. dicky satria. Tidaklah sama hakikatnya hak "milik" atas tanah menurut konsepsiHukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B. Namun, istilah hukum perdata lebih umum digunakan saat ini. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Maka buku ini harus pula dibaca dalam kaitan dengan bagaimana praktik pewarisan menurut hukumIndonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah: Keluarga sedarah, baik sah,maupun luar kawin. W. SERAMBINEWS. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) pengerian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan. Oemarsalim, Dasar-Dasar hukum waris di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, salah. Sesi materi Hukum waris Perdata Dalam sesi dipaparkan bahwa dalam hukum waris perdata barat, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan kalauPertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah karena adanya kata “wajib” pada Pasal 31 UU No. Perihal untuk menundukkan diri pada Hukum Eropa telah diatur lebih lanjut di dalam Staatsblad 1917 Nomor 12. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Hukum Perdata lebih tepat dibagi. Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Perdata), dan perwalian pun diatur pula di dalam Undang-Undang No. pandangan dalam masyarakat adat bahwa pusat kehidupan hukum adalah. Sistem hukum yang dimaksud adalah hukum adat, hukum islam, hukum barat. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentua dalam KUHPerdata (BW). Perkawinan Menurut Hukum Perdata Dalam Hukum Perdata Barat tidak di temukan definisi dari perkawinan. Buku ini memaparkan berbagai aspek Hukum Waris Perdata Barat di Indonesia---jenis, pengertian, ruang lingkup dan pengaturan hak waris. T Kansil dalam Buku Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989) menyebutkan, hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kompetensi Dasar yang diharapkan adalah ‘para taruna dapat menjelaskan jenis hak-hak atas tanah berdasarkan Hukum Barat dan konversinya terhadap Hukum Tanah Nasional yang berdasarkan UUPA. Ahli waris yang berhak menerima warisan;. ” Ketentuan mengenai wasiat juga dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat. 1 Tahun 1974. lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak diatur di dalam undang-undang. orang (persoon) berarti pembawa hak. Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi 3 yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris. Dalam pewarisan, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pewaris dan ahli waris. Hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Menurut beberapa ahli. Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat: . dalam hukum waris pewaris ahli waris harta warisan pengertian hukum waris mr. Pengertian konversi mengenai hak-hak atas tanah sebagai mana dimaksudkan oleh pakar Hukum Agraria Bapak Prof. • Selain itu, istilah zaak didalam BWI tidak selalu berarti benda, tetapi bisa. a. PENGERTIAN HUKUM PERDATA: HUKUM YANG MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN ORANG PERSEORANGAN SATU SAMA LAIN DALAM HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN PERGAULAN DI DALAM MASYARAKAT. J. Berlakunya Buku KUHPerdata Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Buku II KUHPerdata mengatur tentang Hukum Benda yang berisi pasal-pasal/ ketentuan-ketentuan yang mengatur benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah). Makmun: Perbandingan Hukum antara Hukum Barat dan Hukum Islam AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 02, Desember 2013 185 Sumber hukum pada hakekatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber formal. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Perdata maupun berdasarkan pada UUPA. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Asas Konkordansi yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 31 Juli 2017. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua daerah 1 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) h. Pada mulanya hukum perdata belanda di rancang oleh suatu panitia yang di bentuk tahun 1814 yang di ketuai oleh Mr. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur antara subjek hukum dalam masyarakat. AP Perlindungan SH. 23. Pengertian Keadaan Tidak Hadir 24 2. Dalam Hukum Perdata Barat. Ketentuan umum pewarisan dan kewarisan berdasarkan undang-undang (AB-INTESTATO) yang merupakan salah satu topik utama buku ini menyajikan pembahasan tentang pembagian ahli waris menurut UU dan pewarisan anak. Ini penjelasannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. xml ¢ ( ÌÜÛn›@ àûJ} ÄmeÃp¦Š“‹ ®zˆ”ô ¶°¶i9¬ØM ¿} Û‰ÜÈ9• n"a˜åG±¾ {†“³›¦v®e¯«®]¸4÷]G¶EWVíjáþ¸üËG Ñ–¢îZ¹p7R»g§oßœ ”ÔŽ­nõÂ] £Þ{ž. KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan. b. Tiga unsur dalam hukum waris adalah sebagai berikut : a. Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang Kata Kunci : sistem hukum barat, sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum nasional, perspektif filsafat hukum, harmoni. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah 54 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia , Bandung, Mandar Maju, 1995, hal 90 36 . Mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Ruang Lingkup dan hal hal yang dianggap penting pada Hukum Perdata Indonesia. 1 Pengertian Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas mengenai perkawinan. December 2020; Authors: Ghina Rezki Putri. Hukum ini juaga bisa disebut Hukum Perdata Barat, hukum ini melahirkan hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak opsal, hak arfpacth, hak gebruik. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Hak eigendom adalah hak untuk menikmati suatu barang dengan leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas. KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia 3. Hukum Waris Menurut KUHPerdata Secara Umum Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian campuran antara hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan/kebendaan. Hukum Waris Barat adalah hukum waris yang mengatur tentang harta benda dan harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetbook) yang selanjutnya disebut KUHPerdata, diartikan “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata sipil [ umumnya merupakan lawan kata dari Zmiliter, maka istilah yang sering digunakan adalah perdata. Dari penelitian ini ditemukan bahwa,. 1 Hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan pada saat berlakunya IS adalah sebgai berikut : a. 29001. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah : Mereka yang telah dihukum. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Barat. Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya. Setelah memahami pengertian umum tentang hukum, selanjutnya kita akan membahas mengenai empat sistematika hukum perdata. Istilah. Hukum Perdata Islam adalah segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam. Dan untuk mengetahui penyelesaian atasYa bisa, karena Menurut hukum barat yang pengaturannya terdapat dalam KUH Perdata, jual beli tanah didasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. 0. Hukum perdata yang di berlakukan bangsa belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Hukum Perdata Formil Pengertian Hukum Perdata Materil: 1. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari 1. mengingat dalam pengaturan Hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat sebagaimana hal demikian termuat dalam Pasal 5 Undang-Sedangakan pengertian jual beli tanah menurut Hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457 yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, pasal. hukum waris islam hukum waris barat/perdata di dalam kuh perdata hk. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528, berbunyi: “Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, biak hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek”. konkordasi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat. Hukum perdata Barat memuat asas bahwa hukum keluarga dengan berbagai ketentuannya pada hakikatnya berkaitan erat dengan. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat Burgerlijk Wetboek ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. Asing masih dapat menerapkan Hukum Perdata Barat ataupun Hukum Adat yang berlaku pada etnis itu sendiri, ataupun hukum nasional yang berlaku.